Bagi pemegang ITAS/ITAP yang perlu menerjemahkan dokumen TERSUMPAH dari Departemen Tenaga Kerja dapat menghubungi kami dengan menghubungi via chat di samping halaman ini atau WhatsApp ke 0811-174-361

 

Surat Edaran IMI-GR.01.01-2493 atau CIRCULAR LETTER NUMBER IMI-GR.01.01-2493 YEAR 2020. Sebagai Berikut

Bahasa Indonesia:

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225032 Laman: http://www.imigrasi.go.id

Yth.

1. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler pada PWRI;
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia u.p. Kepala Divisi Keimigrasian;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-GR.01.01-2493 TAHUN 2020
TENTANG
PERLUASAN SURAT EDARAN DIRJEN IMIGRASI
NOMOR IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020
TENTANG PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING MASUK WILAYAH RI
MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN IJIN MASUK
BAGI PEMEGANG ITAS/ITAP/IMK/PERSETUJUAN VISA/VISA
YANG HABIS MASA BERLAKU

1. Umum
Bahwa Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, merupakan kebijakan yang bersifat sementara dan dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, yang sampai dengan saat ini terus menimbulkan banyak korban.
Dalam pelaksanaannya ternyata masih dibutuhkan penyerasian dan penyelarasan untuk menjawab hambatan dan kendala dalam implemetasi dan penafsiran Surat Edaran tertanggal 02 April 2020.
Untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran baru guna melengkapi dan menyempurnakan Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020 terkait angka 5 huruf c angka 3 a dan b, serta hal-hal lain yang belum diatur di dalam Surat Edaran dimaksud.

2. Ruang Lingkup
a. Tata cara pemberian izin masuk bagi pemegang ITAP bekerja atau tidak bekerja dalam rangka penyatuan keluarga, yang izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku dan berada di luar negeri;
b. Tata cara pemberian izin masuk bagi pemegang ITAS bekerja atau tidak bekerja dalam rangka penyatuan keluarga, yang habis berlaku dan berada di luar negeri;
c. Tata cara aktivasi ulang melalui kesisteman Persetujuan/Teleks Visa yang habis masa berlaku setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang;
d. Tata cara aktivasi ulang melalui kesisteman Visa yang habis masa berlaku setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang;
e. Tata cara pemberian perpanjangan ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja habis masa berlaku yang berada di Indonesia.

3. Dasar
a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia;
b. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Pemberian izin masuk :
a. Bagi pemegang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja dan investor dalam rangka penyatuan keluarga, yang habis berlaku dan berada di luar negeri;
b. Bagi pemegang ITAP bekerja atau tidak bekerja dan investor dalam rangka penyatuan keluarga, yang izin masuk kembalinya telah habis masa berlaku;
Dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
1) Kantor Imigrasi yang membawahi 7 (tujuh) TPI yaitu TPI Soekarno Hatta-Jakarta, TPI Juada-Surabaya, TPI Ngurah Rai-Bali, TPI Kualanamu-Medan, TPI Hang Nadim-Batam, TPI Batam Center-Batam dan TPI Citra Tritunas-Batam, diberikan kewenangan untuk memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Masuk (ITKT Masuk) dalam bentuk Cap Segi Enam tanpa mempersoalkan masa berlaku IMK/ITAS/ITAP;
2) Pejabat Imigrasi dan/atau Petugas Pemeriksa Pendaratan menginput setiap transaksi pemberian izin masuk pada fitur ITKT Masuk yang tersedia di Aplikasi Perlintasan;
3) Pemberian ITKT Masuk ini bukan merupakan perpajangan otomatis ITAS/ITAP untuk bekerja atau tidak bekerja / Investor mengingat prosedur perpanjangan ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor memerlukan persyaratan berupa notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja / rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal;

5. Pejabat Imigrasi dan/atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
a. Memproses masuknya Orang Asing setelah melalui pemeriksaan kesehatan dan dianggap layak untuk memasuki wilayah Indonesia oleh Pejabat Karantina Kesehatan Pelabuhan;
b. Tanda masuk diberikan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam angka 5 huruf c angka 7) Surat Edaran Nomor : IMI-GR.01.01-2325 Tahun 2020 tertanggal 02 April 2020, yaitu:
1) Yang dimaksud dengan surat keterangan sehat (health certificate) dalam pasal 3 ayat (2) huruf a Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dapat juga menggunakan surat keterangan layak terbang (fit to fly) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di masing-masing negara;
2) Yang dimaksud dengan pengkarantinaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 ayat (2) huruf c Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020 dapat diartikan bahwa Orang Asing yang tersebut dalam angka 2 huruf a s/d d dalam Surat Edaran ini bersedia melakukan karantina secara mandiri atas biaya sendiri di bawah pengawasan otoritas kesehatan Indonesia;
c. Setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang, memberikan tanda masuk kepada orang asing pemegang visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020;
d. Pemberian ITAS orang asing pemegang Visa bagi TKA sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.

6. Aktivasi ulang (reaktivasi) Persetujuan/Teleks Visa :
a. Reaktivasi dilakukan secara otomatis melalui kesisteman setelah masa Pandemi Covid¬19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang terhadap semua Persetujuan/Teleks Visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020, telah habis masa berlaku, dan belum melakukan pengambilan visa di Perwakilan RI;
b. Persetujuan/Teleks Visa yang telah direaktivasi berlaku selama 60 (Enam puluh) hari sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh instansi pemerintah yang berwenang;
c. Bagi pemegang Persetujuan/Teleks Visa dimaksud pada huruf a tetap mengambil Visa di Perwakilan RI yang dipilih pada saat mengajukan permohonan.

7. Aktivasi ulang (reaktivasi) Visa :
a. Reaktivasi dilakukan secara otomatis melalui kesisteman setelah masa Pandemi Covid¬19 dinyatakan berakhir oleh instansi pemerintah yang berwenang terhadap semua Visa yang diterbitkan sejak tanggal 01 Januari 2020 oleh Perwakilan RI melalui aplikasi SIMKIM, telah habis masa berlaku, dan belum digunakan untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia;
b. Visa yang telah direaktivasi berlaku selama 90 (Sembilan puluh) hari sejak Pandemi Covid-19 dinyatakan selesai oleh instansi pemerintah yang berwenang;
c. Reaktivasi secara otomatis melalui kesisteman tidak dapat dilakukan bagi penerbitan visa yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI yang belum menerapkan aplikasi SIMKIM.

8. Bagi penjamin Tenaga Kerja Asing (TKA) yang penerbitan Persetujuan/Teleks Visa atau Visa bagi tenaga kerja asing melalui tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau 7, wajib melaporkan kedatangan TKA ke Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan terkait notifikasinya.

9. Bagi penjamin Investor yang penerbitan Persetujuan/Teleks Visa atau Visa bagi investor melalui tata cara sebagaimana dimaksud pada angka 6 atau 7, wajib melaporkan kedatangan investor ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

10. Pemberian Perpanjangan :
a. Bagi pemegang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor yang berada di Indonesia dapat diberikan perpanjangan setelah berakhirnya masa Pandemi Covid-19;
b. Untuk memperpanjang ITAS/ITAP bekerja atau tidak bekerja / Investor, penjamin wajib mengurus kembali persyaratan berupa notifikasi dari Kementerian Tenaga Kerja / rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
c. Penjamin juga wajib mengurus IMK bagi pemegang ITAP pada Kantor Imigrasi.
11. Kesisteman :
a. Dalam rangka mendukung akuntabilitas Surat Edaran ini, maka Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK) SIMKIM versi 2 akan menyediakan fitur baru yaitu ITKT Masuk untuk menginput 4 (empat) jenis transaksi perlintasan sebagaimana tercantum pada angka 4 a dan b dalam Surat Edaran ini;
b. Rekapitulasi pemberian izin masuk pada fitur Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) Masuk dilaporkan setiap bulan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Mei 2020 Direktur Jenderal Imigrasi
Jhoni Ginting
NIP.19610612 198903 1 003

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (sebagai laporan);
2. Menteri Luar Negeri (sebagai laporan);
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri;
6. Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Analis Keimigrasian Ahli Utama pada Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. A r s i p .

---

Translation/Terjemahan:

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF IMMIGRATION
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan
Telephone: 021-5224658, Facsimile: 021-5225032 Website: http://www.imigrasi.go.id

To

1. the Heads of Representative of the Republic of Indonesia Overseas. Attn. Attache/Technical Staff of Immigration and Consular Officers in the Representative Office of the Republic of Indonesia Overseas;
2. Director-General of Protocol and Consular;
3. Regional Heads of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Attn. Head of Immigration Division;
4. Heads of Immigration Technical Executive Units across Indonesia.

CIRCULAR LETTER
NUMBER IMI-GR.01.01-2493 YEAR 2020
CONCERNING
EXTENSION OF CIRCULAR LETTER OF THE DIRECTOR-GENERAL OF IMMIGRATION NUMBER IMI-GR.01.01-2325 YEAR 2020 CONCERNING TEMPORARY PROHIBITION OF ENTRY FOR FOREIGNERS TO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE ENTRY PERMIT PROCEDURE FOR THE HOLDERS OF LIMITED STAY PERMIT (ITAS)/PERMANENT STAY PERMIT (ITAP)/RE-ENTRY PERMIT (IMK)/ VISA APPROVAL/EXPIRED VISA

1. General
Whereas the Minister of Law and Human Rights Regulation Number: 11 of 2020 concerning Temporary Prohibition of Entry for Foreigners to the Territory of the Republic of Indonesia and Circular Letter (CL) of the Director-General of Immigration Number: IMI-GR.01.01-2325 Year 2020 dated 2 April 2020 concerning Temporary Prohibition of Entry for Foreigners to the Territory of the Republic of Indonesia, is a temporary policy and implemented to prevent the spread of COVID-19, which until today continues to claim many victims.
In its implementation, the policies evidently needed some alignment and harmonization to address the challenge and obstacles in the implementation and interpretation of the Circular Letter dated 2 April 2020.
Therefore, it is deemed necessary to issue the new Circular Letter to complement and refine the Circular Letter Number: IMI-GR.01.01-2325 year 2020 dated 2 April 2020 related to number 5 letter c letter 3 a and b, and other matters not stipulated in the said Circular Letter.

2. Scope
a. The entry permit issuance procedure for holders of employment or non-employment Permanent Stay Permit (ITAP), for the unification of family, whose re-entry permits have expired and located overseas;
b. The entry permit issuance procedure for holders of employment or non-employment Temporary Stay Permits for the unification of family, whose entry permit has expired and located overseas;
c. Reactivation Procedure through the Approval/Telex Visa system expired after COVID-19 Pandemic is declared as terminated by the authorized institutions;
d. Reactivation procedure through the Visa system which expired after COVID-19 Pandemic is declared as terminated by the authorized institutions;
e. Extension of expired Temporary Stay Permit/Permanent Stay Permit for Employment of Non-Employment Procedure (for holders) located in Indonesia.

3. Legal Background
a. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Temporary Prohibition of Entry for Foreigners to the Territory of the Republic of Indonesia;
b. Circular Letter of Director-General of Immigration Number: IMI-GR.01.01-2325 of 2020 dated 2 April 2020 concerning Temporary Prohibition of Entry for Foreigners to the Territory of the Republic of Indonesia.

4. Entry Permit Issuance:
a. for holders of employment or non-employment Temporary Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP) and investors for the unification of family, which has expired and located overseas;
b. For holders of employment or non-employment Permanent Stay Permit (ITAP) and investors for the unification of family, whose re-entry permit has expired;
The following procedure shall apply:
1) The Immigration office supervising 7 (seven) Immigration Checkpoints, namely Soekarno Hatta-Jakarta Checkpoint, Juanda-Surabaya Checkpoint, Ngurah Rai-Bali Checkpoint, Kualanamu-Medan Checkpoint, Hang Nadim-Batam Checkpoint, Batam Center-Batam Checkpoint, and Citra Tritunas-Batam Checkpoint, is given the authority to issue Necessary Entry Stay Permit (ITKT Masuk) in the form of Hexagonal Stamp regardless Limited Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP)/Re-Entry Permit (IMK) validity;
2) Immigration Officials and/or Entry Verification Officers to input each entry permit issuance transaction in the Necessary Entry Stay Permit (ITKT Masuk) feature available in the Aplikasi Perlintasan (Cross-border Application);
3) The issuance of Necessary Entry Stay Permit (ITKT Masuk) is not an automatic extension of employment or non-employment/Investor Temporary Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP) as the procedure of extension of employment or non-employment/Investor Temporary Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP)ITAP requires notification from the Ministry of Manpower/recommendation from the Investment Board Agency;

5. Immigration Officials and/or Entry Verification officers in the Immigration Checkpoint:
a. To proceed with the entry of foreigners after the Health Quarantine Officials of the Airport/Port completed the medical checkup and declared to be eligible to enter the Indonesian territory;
b. Entry pass shall be issued after the requirements as stipulated in number 5 letter c number 7) of Circular Letter Number:IMI-GR.01.01-2325 year 2020 dated 2 April 2020, i.e.:
1) The health certificate in article 3 paragraph (2) letter a of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2020 shall also mean the fit to fly certificate issued by the relevant authority of the country;
2) Quarantine, as mandated by article 3 paragraph (2) letter c of the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 11 of 2020, shall also mean that Foreigners, as referred to in number 2 letter a to d in this Circular Letter, is willing to perform an independent quarantine at own expenses under the Indonesian health authority;
c. After the authorized government agency declared the end of COVID-19 Pandemic, to give entry pass for foreigners holding the Visa issued after 1 January 2020;
d. The issuance of Temporary Stay Permit (ITAS) for foreigners holding Visa for Foreign Workers (TKA) as referred to letter c to be performed in the selected Immigration Checkpoints.

6. Reactivation of Approval /Telex Visa :
a. Reactivation shall be made automatically through the system after the authorized government agency declared the end of COVID-19 for all Approval/Telex Visa issued after 1 January 2020, which has expired, and Visa has not been collected in the Republic of Indonesian Representative Office;
b. The Approval/Telex Visa that has been reactivated shall be valid for 60 (Sixty) days since the authorized government agency declare the end of COVID-19 Pandemic;
c. for holders of Approval/Telex Visa referred to in letter a will continue to collect the Visa from the chosen Republic of Indonesian Representative Office opted in the application.

7. Visa Reactivation:
a. Reactivation shall be made automatically through the system after the authorized government agency declared the end of COVID-19 for all Visa issued after 1 January 2020 by the Representative of the Republic of Indonesia Office through SIMKIM Application, which has expired, and still not used for traveling to the territory of the Republic of Indonesia;
b. Visa that has been reactivated shall be valid for 90 (ninety) days after the authorized government agency declared the end of COVID-19;
c. Automatic reactivation by the system cannot be performed for Visa issued by the Republic of Indonesia Representative office, not using the SIMKIM application.
8. For Foreign Workers (TKA) Guarantor using the procedure of Approval/Telex Visa or Visa for foreign workers as referred to in number 6 or 7, must report the arrival of the Foreign Workers to the Directorate-General of Employment Placement Development and Job Opportunity Creation, Ministry of Manpower regarding the notification.
9. For Investor guarantor using the procedure of Approval/Telex Visa or Visa for foreign workers as referred to in number 6 or 7, must report the arrival of the Foreign Workers to the Coordinating Board of Investment Agency.

10. Extension Approval:
a. For holders of employment or non-employment Temporary Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP) / Investor currently located in Indonesia may be granted with the extension after the end of COVID-19 Pandemic;
b. To extend employment or non-employment Temporary Stay Permit (ITAS)/Permanent Stay Permit (ITAP) / Investor, Guarantor must resubmit requirements of notification from the Ministry of Manpower/ recommendation from the Coordinating Board of Investment Agency.
c. The Guarantor must also reapply the Re-Entry Permit (IMK) for Permanent Stay Permit (ITAP) holders at the Immigration Office
11. System:
a. To support the accountability of this Circular Letter, the Immigration Passage Application (Aplikasi Perlintasan Keimigrasian/APK) SIMKIM version 2 shall provide a new feature which is Necessary Entry Stay Permit (ITKT Masuk) to input 4 (four) types of cross border transactions as stated in number 4 a and b of this Circular Letter;
b. The summary of entry permit issuance of Necessary Entry Stay Permit (ITKT Masuk) shall be reported monthly by the Directorate of Immigration System and Information Technology to the Director-General of Immigration.
To be executed and complied as it may deem necessary.

Stipulated in Jakarta on 6 May 2020
Director-General

Jhoni Ginting
Civil Servant Registration Number 19610612 198903 1 003

Copy to:
1. Minister of Law and Human Rights (as a report);
2. Minister of Foreign Affairs (as a report);
3. Secretary-General of Ministry of Law and Human Rights;
4. Inspector General of Ministry of Law and Human Rights;
5. Inspector-General of Ministry of Foreign Affairs;
6. The First Echelon Officer at the Directorate General of Immigration;
7. Immigration Analyst Main Experts at the Directorate-General of Immigration;
8. File .